
Paguyangan – Universitas Peradaban bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Brebes menggelar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Demokrasi, Rabu (21/10/2026), di Aula Gedung D Universitas Peradaban.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi politik mahasiswa, mendorong partisipasi masyarakat, serta membangun kesadaran generasi muda untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab.
Perwakilan Kesbangpol Kabupaten Brebes, Feriana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi dengan Bawaslu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia mengajak mahasiswa menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bijaksana dengan mengedepankan etika serta memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Mahasiswa juga diharapkan mampu memilah informasi berdasarkan sumber dan kredibilitasnya.
Dalam materi pendidikan etika, budaya, dan politik, Rektor Universitas Peradaban, Assoc. Prof. Dr. Sutarmin, S.Si., M.M., menegaskan bahwa demokrasi berkualitas membutuhkan keseimbangan antara pengetahuan, karakter moral, dan karakter kinerja. Kecerdasan harus disertai kejujuran, amanah, serta tanggung jawab agar seseorang mampu mengambil keputusan secara tepat.
Beliau juga menekankan pentingnya literasi dan wawasan sebagai dasar dalam menentukan sikap serta berkontribusi bagi masyarakat. Mahasiswa diajak menjadi agen perubahan untuk mengurangi apatisme politik dan meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan demokrasi.
Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa etika, budaya, dan politik merupakan tiga aspek yang perlu berjalan beriringan. Perbedaan pendapat dan pilihan harus disikapi dengan santun, sementara keputusan yang dihasilkan melalui proses demokratis perlu dihormati sesuai aturan.
Pemahaman tersebut penting untuk mencegah perbedaan pilihan menjadi permusuhan, membangun kepercayaan terhadap lembaga demokrasi, serta menghindari politik uang, fitnah, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat mendorong keputusan yang adil dan mengutamakan kepentingan bersama tanpa menghilangkan persatuan.

Narasumber berikutnya, Amir Fudin, Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, menyampaikan materi mengenai pengawasan partisipatif. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan setiap warga yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.
Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang disebutkan berjumlah 28 orang untuk mengawasi wilayah Kabupaten Brebes yang luas, Bawaslu membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Pengawasan partisipatif dilakukan melalui kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah desa, kelompok pemuda, perguruan tinggi, dan sekolah. Kerja sama tersebut diharapkan memperluas jangkauan edukasi politik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah pelanggaran pemilu.
Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan sejumlah pertanyaan dari mahasiswa. Akmal menanyakan mekanisme kotak kosong dalam pemilihan dengan calon tunggal. Amir Fudin menjelaskan bahwa kotak kosong menjadi alternatif pilihan bagi pemilih ketika hanya terdapat satu pasangan calon, dan Bawaslu tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pemilihan tersebut.
Rasen, mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, mempertanyakan strategi Kesbangpol dalam menghadapi apatisme politik Generasi Z. Perwakilan Kesbangpol menegaskan bahwa edukasi dan sosialisasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda, meskipun keputusan untuk berpartisipasi tetap berada pada masing-masing individu.
Bawaslu juga menjalankan pendekatan kolaboratif melalui kerja sama dengan desa, kelompok pemuda, kampus, dan sekolah untuk menjangkau pemilih yang kurang tertarik terhadap persoalan politik.
Sementara itu, Bima, mahasiswa Program Studi Teknik Elektro, menanyakan bagaimana pendidikan politik dapat membangun kesadaran masyarakat tanpa menggiring pilihan politik mereka. Narasumber menjelaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan pelibatan mahasiswa dalam kegiatan edukasi masyarakat.
Pendidikan politik diharapkan tidak sekadar mengarahkan pilihan, tetapi membekali masyarakat agar mampu menentukan sikap secara mandiri berdasarkan informasi yang benar, pertimbangan rasional, serta pemahaman terhadap hak dan tanggung jawab demokratis.
Sinergi antara perguruan tinggi, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan masyarakat menjadi langkah penting untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Dengan meningkatnya literasi politik dan partisipasi publik, diharapkan tercipta kehidupan demokrasi yang lebih berintegritas, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama.(Rly)