Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2025, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Peradaban menggelar kegiatan Pembekalan KKN dengan mengusung tema “Penguatan Indeks Pembangunan Manusia Berbasis Aset dan Potensi Desa”. Bertempat di Sport Center Hartanto Aqib, kegiatan pembekalan dilaksanakan selama satu hari pada Minggu (12/1/2025).
KKN tahun ini akan dilaksanakan mulai tanggal 23 Januari sampai dengan 27 Februari 2025, berlokasi di Kabupaten Cilacap, meliputi 44 desa yang ada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Kawunganten, dan Kecamatan Cimanggu.
Rektor Universitas Peradaban, Assoc. Prof. Dr. Muh. Kadarisman, S.H., M.Si. dalam sambutannya menyampaikan, KKN merupakan kewajiban yang harus mahasiswa penuhi selama kurang lebih 36 hari. Mahasiswa peserta KKN harus bisa mengimplementasikan berbagai teori yg didapatkan dari semua prodi.
“Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi problematika terkait permasalahan di desa masing-masing dan siap terjun ke dunia penelitian yang sesungguhnya. Selain itu, mahasiswa juga harus mampu menyelesaikan permasalahan dalam waktu yang singkat, pandai berdiskusi dengan tokoh masyarakat setempat sehingga mudah dalam memecahkan permasalahan, tentunya mengacu pada tema KKN,” jelas Rektor.
“Saya tidak mau mendengar ada berita-berita negatif, perilaku asusila, penggunaan obat terlarang, maupun pelanggaran-pelanggaran yang tidak taat pada aturan hukum. Kalian harus hidup disiplin dan berikan contoh teladan kepada masyarakat, ” tegasnya.
Rektor berpesan agar mahasiswa peserta KKN jangan terlalu berlebihan kepada masyarakat desa setempat, jangan banyak menuntut dan harus bisa menerima kondisi riil di desa apa adanya. Wisuda tahun ini akan dilaksanakan 2 kali yakni bulan Mei dan November, jadi jangan lupa juga untuk bersiap-siap menyusun tugas akhir.
Muhammad Husnul Maab, S.Sos., M.Si. selaku Peneliti Bappeda Kabupaten Cilacap menjadi pemateri pada acara pembekalan ini. Melalui zoom meeting, Husnul Maab menjelaskan materi seputar potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Cilacap.
Husnul Maab menjelaskan 6 isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cilacap, yakni 1) Tata kelola pemerintahan yang bersih melayani dan peningkatan fiskal daerah; 2) Peningkatan kualitas hidup dan penguatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 3) Pemantapan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup; 4) Pemulihan ekonomi untuk percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketahanan sosial serta penguatan pemberdayaan keluarga; 5) Pemantapan kondusivitas wilayah dan penguatan ketahanan bencana; 6) Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan.
“Banyak masyarakat Kabupaten Cilacap yang belum mampu secara ekonomi dimana pengeluarannya masih dibawah angka 14 ribu/hari dan 46% tenaga kerja hanya berpendidikan SD, padahal semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data, 10,99% kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap masih berada di garis kemiskinan. Persoalan utama yang ada di lapangan adalah masyarakat lebih suka berstatus sebagai warga miskin dengan alasan agar selalu mendapat bantuan dari pemerintah,” paparnya.
Menurut Husnul Maab, pemerintah daerah sudah melakukan upaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrim tersebut, salah satunya dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap, ada sekitar 21.821 UMKM. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada sejumlah 269 unit sudah berbadan hukum, akan tetapi perkembangannya masih lambat. Baru 9 unit BUMDes yang sudah maju dan 21 lainnya baru berkembang. Ini menjadi tantangan bagaimana kesiapan BUMDes dalam membantu pertumbuhan ekonomi, menjadi penggerak UMKM, dan pengelola potensi desa.
“Silahkan nanti mahasiswa KKK Universitas Peradaban untuk menganalisa mana wilayah yang permasalahannya masih bisa ditangani,” ujar Husnul Maab mengakhiri paparannya.
Jumlah mahasiswa peserta KKN tahun ini mencapai 454 orang dan 12 orang lainnya mengikuti MKBM. Setiap kelompok berjumlah 14 hingga 15 orang yang nantinya akan didampingi oleh 1 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Tugas utama sebagai DPL KKN adalah melakukan survei, monitoring, dan penarikan KKN. Hal ini harus dilakukan sebagai bentuk pendampingan dan pembimbingan selama berlangsungnya KKN. Harapannya melalui hal itu misi pengabdian masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan berjalan dengan baik.
Dalam pembekalan KKN tahun 2025 panitia membuat sistem pembekalan yang terpusat antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, sehingga diharapkan materi, tata tertib, dan diskusi saat pembekalan lebih fokus dan mengena membahas desa yang akan dijadikan lokasi tempat KKN.
Dengan diadakannya pembekalan ini diharapkan bagi semua mahasiswa yang akan berkuliah kerja nyata mampu menerapkan ilmu yang telah mereka geluti selama di bangku perkuliahan, untuk diaplikasikan kepada masyarakat di desa dan pada saat bersamaan belajar mengenai nilai kehidupan dalam bermasyarakat itu sendiri.(early)